HarianDetikNews.id – CIBINONG – Senin, 14 September 2026.
Setiap kebijakan pembangunan daerah bermuara pada satu hal penting: ke mana anggaran publik diarahkan dan sebesar apa manfaatnya bagi masyarakat.
DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta APBD Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian rancangan anggaran tersebut menjadi awal dari proses pembahasan politik anggaran di DPRD. Selanjutnya, berbagai pandangan dan pendapat fraksi akan menjadi bagian dari tahapan pembahasan sebelum masuk lebih jauh melalui komisi maupun Badan Anggaran.
Namun, pembahasan APBD bukan sekadar persoalan angka, program dan tabel anggaran.
Di balik setiap pos belanja terdapat uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, publik patut mengetahui program apa yang menjadi prioritas, berapa anggarannya, siapa penerimanya, apa indikator keberhasilannya, serta seberapa besar dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.
Terlebih dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027, ruang pengawasan DPRD menjadi sangat penting agar tidak terjadi pengalokasian anggaran yang hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi minim manfaat ketika direalisasikan.
Transparansi, akuntabilitas dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Sebab pada akhirnya, setiap rupiah APBD bukan milik pemerintah ataupun DPRD, melainkan uang publik yang wajib dikelola secara terbuka, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor./Ade
